Kendari, Lenteraterkini.Com - Deputi Bidang Kominfo Kemenko Polkam, Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto membuka secara langsung Seminar Literasi Digital Merawat Demokrasi, Menangkal Disinformasi di Kota Kendari, Kamis (2/9/2025).
Kegiatan ini dihadiri mahasiswa, guru, dosen, Aparatur Sipil Negara, Lembaga Swadaya Masyarakat dan insan media yang ada di Bumi Anoa Sulawesi Tenggara (Sultra).
Dalam sambutannya, Deputi Bidang Kominfo Kemenko Polkam, Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto Seminar Literasi Digital “Merawat Demokrasi, Menangkal Disinformasi” memiliki tujuan penting untuk meningkatkan kemampuan kritis masyarakat lintas generasi, mendorong lahirnya konten digital yang etis dan berkualitas, serta memperkuat kolaborasi antargenerasi dalam membangun ekosistem digital yang inklusif dan aman.
"Upaya ini juga menjadi bagian dari dukungan terhadap Kemenko Polkam dalam memperkuat ketahanan informasi dan stabilitas nasional di Indonesia. Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Di satu sisi, digitalisasi membuka ruang partisipasi publik yang luas, memperkuat demokrasi, serta memfasilitasi transparansi dan akuntabilitas," ujarnya.
Namun, di sisi lain, sambung dia, bangsa juga menghadapi tantangan serius berupa derasnya arus disinformasi, hoaks, dan ujaran kebencian yang berpotensi merusak sendisendi demokrasi serta menimbulkan konflik sosial. Fenomena ruang gema (echo chamber) dan era posttruth menjadikan informasi yang menyesatkan lebih mudah tersebar dan dipercaya, bahkan sering kali mengalahkan data, fakta, dan akal sehat.
"Hal ini berpotensi memperlemah kohesi sosial, memperuncing polarisasi, serta mengancam stabilitas politik dan keamanan nasional.5Sayangnya, indeks literasi digital Indonesia masih tergolong rendah, khususnya dalam aspek keamanan digital dan etika bermedia," ungkapnya.
Ia menerangkan, rendahnya kesadaran publik terhadap jejak digital, ancaman siber, serta dampak sosial dari penyebaran informasi yang tidak akurat semakin memperburuk situasi. Berdasarkan Survei Status Literasi Digital oleh Kementerian Kominfo tahun 2022, Indeks Literasi Digital Nasional baru mencapai 3,54 dari skala 5, yang berarti masih berada pada kategori “sedang”.
Sementara itu, hasil pengukuran Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) yang dilakukan oleh Kementerian Komdigi pada tahun 2024, menunjukkan skor 43,34 dari skala 100. Angka ini mencerminkan masih terbatasnya kemampuan masyarakat dalam memahami, memverifikasi, dan menggunakan informasi digital secara kritis dan bertanggung jawab.
Sebagai bagian dari agenda penguatan ketahanan informasi nasional dan mendukung Prioritas Nasional 6
dalam RPJMN 2025–2029, Kemenko Polkam memandang sangat penting penyelenggaraan program literasi digital, termasuk di Provinsi Sulawesi Tenggara.
Provinsi ini memiliki karakteristik kepulauan dengan keragaman sosial budaya, tingkat aktivitas digital yang terus berkembang, serta peran strategis sebagai pintu gerbang Indonesia di kawasan timur. Dinamika tersebut menjadikan Sulawesi Tenggara bukan hanya penting dari sisi lokal, tetapi juga memiliki signifikansi strategis bagi stabilitas nasional.
"Kemenko Polkam memandang literasi digital sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari agenda penguatan ketahanan informasi nasional. Literasi digital yang kuat bukan hanya soal kemampuan teknis menggunakan teknologi, tetapi juga menyangkut pemahaman etika bermedia, kemampuan verifikasi informasi, serta kesadaran akan dampak sosial dan politik dari aktivitas digital," bebernya.
"Oleh karena itu, melalui forum ini, izinkan saya menekankan beberapa poin penting, pertama, perlunya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, media, komunitas, dan sektor swasta dalam membangun ekosistem digital yang sehat dan bertanggung jawab. Kedua, literasi digital harus diarahkan untuk memperkuat daya kritis masyarakat, sehingga tidak mudah terprovokasi oleh konten menyesatkan yang mengancam persatuan bangsa serta berpotensi merusak iklim berdemokrasi," tambahnya.
Ketiga, lanjut dia, literasi digital harus menjadi gerakan bersama, bukan sekadar program jangka pendek. Ia harus melembaga dalam pendidikan, kebijakan, maupun budaya bermedia masyarakat.
"Melalui seminar ini, diharapkan terwujudnya kolaborasi lintas sektoral yang lebih konkret dan berkesinambungan, melibatkan unsur pemerintah sebagai pembuat kebijakan, akademisi sebagai penghasil gagasan dan kajian ilmiah, media sebagai pengelola arus informasi, komunitas sebagai penggerak di tingkat akar rumput, serta sektor swasta sebagai penyedia teknologi dan ekosistem digital yang bersama-sama mampu memperkuat ekosistem literasi digital Indonesia," pungkasnya.(Red/Bahar.s)
