Kendari, Lenteraterkini.Com Anggota DPR RI Ir. Ridwan Bae meminta dan mengharapkan agar Pengelola dan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) se- Sulawesi Tenggara (Sultra) bisa bekerja profesional dan tidak ada pungutan liar dalam kegiatan pendampingan untuk mendukung program ketahanan pangan yang sedang digaungkan oleh pemerintah pusat.
Hal ini disampaikan Ir. Ridwan Bae saat menghadiri dan menyaksikan langsung acara sosialisasi tingkat balai, Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) kegiatan P3-TGAI tahap I Tahun 2025 antara Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV Kendari di salah satu hotel di Kendari, Jumat (1/8/2025).
"Penandatanganan pakta integritas ini merupakan salah satu komitmen bersama dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan yang memang sangat dibutuhkan negara dan menjadi program kerja utama Presiden Prabowo, juga sangat menguntungkan rakyat sehingga PKS seperti ini menjadi wujud tanggung jawab bersama antara pengelola proyek P3-TGAI dan BWS," kata Ir. Ridwan Bea, usai kegiatan.
Ridwan menegaskan dan berharap pengerjaan program P3-TGAI di Sultra berjalan lancar dan sukses. Ia juga menegaskan agar tidak ada pungutan apapun selama pengerjaan proyek.
"Kami berharap pengerjaan ini suskes, bekerja tepat waktu dan volume pengerjaan tidak dikurangi. Termasuk tidak boleh ada pungutan apapun, baik dari tenaga ahli saya maupun PPK Satker dan siapa saja," tegas politisi senior Golkar tersebut.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI ini menyampaikan akan memberikan hadiah umrah kepada tiga orang pengelola P3-PGAI jika program ini sukses di Sultra, baik sukses secara mutu, tepat waktu, maupun kualitas. Dan bisa menjadi yang terbaik secara nasional.
"Kalau kita bisa memberikan contoh di Indonesia menjadi yang terbaik dan bisa bekerja tepat waktu, volume yang dikerjakan sesuai yang direncanakan, mutunya juga baik, saya secara pribadi menjanjikan mereka untuk umrah minimal tiga orang melalui dana pribadi," janji Ridwan Bae.
P3-TGAI adalah sebuah program berbasis masyarakat yang bertujuan untuk merehabilitasi, meningkatkan, atau membangun jaringan irigasi. Program ini dilaksanakan secara swakelola oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Gabungan P3A (GP3A), atau Induk P3A (IP3A). Balai Wilayah Sungai (BWS) adalah instansi yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai, termasuk pelaksanaan program P3-TGAI.
Program ini merupakan bagian dari program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air merupakan mitra Komisi V DPR RI.
Sementara itu, Kepala Satuan Kerja (Satker) OP SDA BWS Sulawesi IV Kendari, Dr. Suwardi, ST., MT, mengungkapkan bahwa program ini menyasar 11 kabupaten kota di Bumi Anoa.
"Lokasinya di 11 kabupaten yang tersebar di 254 lokasi pada tahap I. Kita tahu bersama sesuai arahan Presiden program ini untuk mendukung program swasembada pangan karena program ini berhubungan langsung dengan masyarakat," jelasnya.
Selain itu, sambung Suwardi, program ini juga untuk peningkatan perekonomian di masyarakat.
"Inikan swakelola jadi dananya langsung ke masyarakat tanpa melalui bakai, karena dikelola sama masyarakat," pungkas Suwardi. (Editor/BHR)
